Penyebab Perang India dengan Pakistan?

Daftar Isi

Jakarta, IDN Times – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat setelah militer India melancarkan serangan balasan ke sejumlah kamp militan di wilayah Pakistan-Occupied Kashmir (PoK) pada Rabu (7/5/2025). Serangan ini dilakukan menyusul ledakan bom di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang menewaskan 26 orang pada 22 April lalu.

Anadolu Agency melaporkan delapan orang tewas sejauh ini. Sementara 35 orang mengalami luka-luka.

Operasi tersebut menandai eskalasi terbaru dalam sengketa panjang antara dua negara bersenjata nuklir ini yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Konflik ini pun belum menunjukkan tanda-tanda akan reda.

Maka, bagaimana sesungguhnya permusuhan ini dimulai? Mengapa India melancarkan serangan terhadap Pakistan? Agar kita dapat menggali asal-usul perseteruan ini, diperlukan untuk menyelidiki catatan historis mulai ketika pembagian India dan Pakistan berlangsung di tahun 1947 tersebut. Al Jazeera, berikut ulasan penyebab perang India Pakisan.

1. Pemisahan India–Pakistan dan Posisi Kashmir

Konflik bermula saat India Britania dibagi menjadi dua negara pada 1947: India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Ratusan negara bagian kerajaan semi-merdeka diberi hak menentukan nasibnya, termasuk Jammu dan Kashmir, yang saat itu memiliki mayoritas penduduk Muslim namun dipimpin oleh Maharaja Hindu, Hari Singh.

Sebagai ganti ikut serta secara langsung ke India atau Pakistan, Hari Singh memilih untuk tetap netral. Akan tetapi, setelah milisi dari daerah Pakistan melakukan serangan di Kashmir, dia kemudian mengajukan permohonan bantuan kepada India.

India menerima dukungan militer bersyarat bahwa Kashmir harus secara resmi menyatu dengan India melalui perjanjian Instrument of Accession yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1947.

2. Tiga Konflik Utama antara India-Pakistan: tahun 1947, 1965, dan 1971

Setelah mendapatkan kemerdekaan, India dan Pakistan terjun dalam Perang Pertama mereka antara tahun 1947-1948. Gencatan senjata dipaksakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui mediasi, menghasilkan pembuatan Garis Kontrol (Line of Control/ LoC) yang kemudian mempartisi Kashmir menjadi dua bagian fakta pengendalian. Akan tetapi, aspek dasar dari perselisihan tersebut masih belum diselesaikan.

Ketegangan kembali meledak dalam Perang Kedua pada 1965, yang dipicu oleh infiltrasi militan Pakistan ke wilayah Kashmir India. India merespons dengan kekuatan penuh. Perang berakhir dengan Perjanjian Tashkent, tetapi tidak mengubah batas wilayah secara signifikan.

Pada 1971, Perang Ketiga pecah, dipicu krisis di Pakistan Timur (kini Bangladesh). India menang besar, dan Perjanjian Simla (1972) pun diteken. Perajanjian itu menyatakan bahwa sengketa Kashmir harus diselesaikan secara bilateral tanpa campur tangan pihak ketiga.

3. Dari Kargil 1999 dan ketegangan pada 2016

Tensi semakin meningkat pada Perang Kargil tahun 1999 saat pasukan Pakistan bersama dengan militan menembus masuk ke daerah Kashmir yang berada di bawah kendali India. Meskipun akhirnya India mampu mengambil alih kawasan itu kembali, hubungan bilateral antar kedua negeri ini pun menjadi tercoreng.

Di tahun 2016, situasi menjadi semakin tegang lagi. Hal ini disebabkan oleh pembunuhan Burhan Wani, seorang pemimpin muda dari Hizbul Mujahideen, sebuah organisasi separatist bersenjata aktif di Kashmir. Burhan, yang hanya berumur 22 tahun ketika meninggal dalam pertempuran melawan tentara India.

Kematian itu mengakibatkan peningkatan kekerasan dalam daerah tersebut serta frekuensi pertempuran yang lebih sering di sekitar LoC. Penyerangan skala besar di Kashmir yang dikendalikan India, seperti yang terjadi di Pathankot dan Uri pada tahun 2016, bertujuan untuk melawan pasukan India, dengan pihak berwenang menuding adanya kelompok milisi yang mendapat dukungan dari Pakistan sebagai pelaku utamanya.

4. Peningkatan Konflik antara India dan Pakistan di tahun 2019

Di tahun 2019, setelah serangan bom bunuh diri terjadi di Pulwama yang mengakibatkan kematian 40 tentara India, New Delhi merespons dengan melancarkan serangan udara ke Balakot, Pakistan. Ini menjadi kali pertama Pakistan menerima serangan seperti itu sejak peristiwa tahun 1971, menyebabkan timbal balik dalam bentuk serangan balasan serta berujung pada peperangan udara intensif, demikian laporan tersebut. BBC.

Enam bulan berikutnya, tepatnya pada Agustus 2019, pemerintah India dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi tanpa persetujuan cabut Pasal 370 Undang-Undang Dasar India. Aturan itu telah memberikan kedudukan khusus kepada daerah Jammu dan Kashmir dengan otonomi parsial mereka. Tindakan ini secara resmi menyatukan sepenuhnya wilayah tersebut ke dalam negara India namun juga menimbulkan protes besar baik dari warga lokal maupun internasional.

Pakistan mengkritik penghapusan tersebut sebagai pelanggaran atas Perjanjian Simla, yang menegaskan bahwa keadaan Kashmir tidak boleh diubah tanpa persetujuan bersama.

Di dalam negeri, pencabutan Pasal 370 memicu protes besar-besaran di Lembah Kashmir. India merespons dengan mengerahkan 500 ribu hingga 800 ribu tentara, memberlakukan karantina wilayah (lockdown) , memutus akses internet selama berbulan-bulan, dan menahan ribuan orang, termasuk politisi lokal, aktivis, dan warga sipil.

India mengkritik Pakistan atas kekerasan yang terjadi di Kashmir. New Delhi menganggap Islamabad telah mensponsori dan melatih grup militan.

Meskipun demikian, Pakistan menyangkal keterlibatan langsungnya. Kota Islamabad mengemukakan bahwa konflik di Kashmir merupakan hasil dari tindakan keras yang dilancarkan oleh pihak India. Pakistan menyebutkan bahwa upaya mereka hanyalah sebatas mendukung secara diplomatis dan moral hak otonomi masyarakat Kashmir untuk memilih nasib mereka sendiri.