Pemerintah Berjanji Tanggapi Tuntutan Buruh di Hari May Day 2025

Daftar Isi

JAKARTA, Mentri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggarisbawahi bahwa pihaknya akan melanjutkan permintaan para pekerja.

Diketahui terdapat enam poin utama sebagai aspirasi pekerja yang diajukan dalam demonstrasi memperingati Hari Buruh Sedunia pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025.

"Berkaitan dengan tuntutan, sebagian telah kami laksanakan, namun jika terdapat dari keenam tuntutan tersebut yang belum dilakukan oleh kita semua, tentu hal ini akan diproses lebih lanjut, dan pastinya akan menjadi bahan pertimbangan," ujar Prasetyo ketika hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monumen Nasional pada hari Kamis.

Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah sudah melaksanakan permintaan para pekerja yang diungkapkan selama unjuk rasa pada Peringatan Hari Buruh Internasional, mencakup juga tentang masalah pemecatan karyawan (PHK).

"Saya rasa seperti ini, sebagian permintaan memang telah kita laksanakan, satu di antaranya berkaitan dengan permasalahan penanganan pemutusan hubungan kerja," ungkap Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menggarisbawahi bahwa pemerintah sedang dengan saksama mendiskusikan masa depan pekerja lembur.

Spokesperson for President Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya juga sedang melaksanakan penilaian guna mengurangi dampak dari pengeluaran paksa karyawan atau PHK.

"Selama beberapa pekan terakhir, kami fokus pada penyusunan materi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam langkah-langkah pengurangan dampak pemutusan hubungan kerja agar bisa mencapai keseluruhan yang lebih baik. Kami tak sekadar ingin mengatasi situasi bagi mereka yang sudah dilayoff," jelas Prasetyo.

"Yang kami inginkan adalah merencanakannya dengan baik dari awal. Jadi, ketika berbicara tentang tuntutan, beberapa bagian telah kami laksanakan," katanya.

Puluhan pekerja dari berbagai daerah berkumpul di sekitar Monumen Nasional di Jakarta Pusat untuk menuntut penghapusan sistem outsourceding kepada pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut bahwa tuntutan tersebut merupakan salah satu dari keenam poin utama yang diajukan selama unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia pada hari ini.

"Pertama-tama (pekerja mendesak) ialah menghapuskan outsourcing Kata Said saat memberikan pernyataan pada konferensi pers di area Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Di samping itu, para pekerja menginginkan agar pemerintah menetapkan tarif minimum yang adil serta mendirikan tim khusus untuk mengatasi masalah PHK.

Keempat, menurut Said, para pekerja menginginkan pemerintah merumuskan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Tenaga Kerja.

Berbeda dengan Omnibus Law, harapannya adalah undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja.

"Dan nomor enam adalah memberantas korupsisahkan Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset," demikian kata Said Iqbal.

Presiden KSPI tersebut mengharapkan agar keenam tuntutannya yang diajukan ke pemerintahan akan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Dia direncanakan untuk hadir dalam acaraperingatan Hari Buruh.

Said mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dasar untuk harapan tersebut secara sembarangan.

Sembilan puluh lima persen pekerja yang mengikuti perayaan Hari Buruh pada tahun 2025 menyatakan dukungan terhadap kebijakan Prabowo.

"Bentuk harapan terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja," jelas Said.

Perayaan Hari Buruh Internasional di Monas diperkirakan akan disertai oleh kira-kira 200.000 orang peserta unjuk rasa.

Mereka berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta semua area di Indonesia.