Ormasya Diduga Bersifat Preman, Danjen Kopassus Bereaksi: Inilah Tanggapan Si Komandan

Daftar Isi

.CO.ID, JAKARTA -- Danjen KopassUS TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi menyebutkan bahwa sekelompok oknum dari ormas yang meresahkan kenyamanan publik serta gangguan terhadap kondisi aman harus mendapatkan sanksi.

Danjen Kopassus menyadari perbedaan antara ormas dan premanisme serta menegaskan keduanya harus dijauhkan. Akan tetapi, tindakan-tindakan dari kelompok ormas yang cenderung menuju aktivitas premanistik wajib dikendalikan.

"Setelah itu, petugas kepolisian akan memberikan tugas dan mengajak masyarakat terlibat dalam upaya pemberontakan sebab hal tersebut sesungguhnya bukanlah suatu yang positif," ungkap Mayjen TNI Djon pasca menutup acara Hari Gembira bersama 4.000 anak-anak di Markas KopassUS Cijantung, Jakarta, pada hari Sabtu.

Mayjen TNI Djon menyebutkan bahwa organisasi masyarakat yang ada sekarang tidak selalu dihuni oleh orang-orangan kasar. Demikian juga, tidak semua individu kasar menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Apabila organisasi-organisasi ini melaksanakan aktivitas yang positif serta mensupport pemerintahan, lanjarnya pendapat, adanya organisasi itu sendiri bisa memberikan manfaat.

Tetapi, bila aktivitas kelompok-kelompok di dalam organisasi kemasyarakatan itu terkait dengan tindakan preman, tambahnya, maka dampaknya bisa merugikan. Menurutnya, preman adalah mereka yang enggan bekerja namun mengejar penghasilan tinggi.

"dia mengejar keuntungan golongannya dan pribadinya dengan merampas hak-hak oranglain," ungkapnya.

Berikut ini adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh beberapa anggota ormas, seperti diberitahukan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Ia menyatakan bahwasanya proses membangun pabrik BYD di wilayah Subang, Jawa Barat pernah terganggu karena adanya serangan dari sekelompok orang dengan cara-cara semacam gerombolan atau mafia.

Informasi tersebut diperoleh Eddy ketika menghadiri undangan dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang merupakan bagian dari serangkaian perjalanan kerjanya ke kota Shenzhen, Tiongkok, beberapa hari yang lalu.

Pada rapat bersama pemerintah Tiongkok, dibahaslah masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas para preman. Dia berpendapat bahwa pihak berwenang harus tegas dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadirkan oleh organisasi masyarakat dan perilaku premanistik.

Menurutnya, investor harus merasa mendapat jaminan keamanan saat berkunjung ke Indonesia. "Keamanan merupakan aspek dasar agar investasi bisa masuk ke negara kita," ungkapnya.