Sederet Dampak Kebijakan Efisiensi Prabowo ke Operasional ASN
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengecilkan anggaran beberapa kementerian untuk memastikan proses penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Meskipun memperoleh pendapat pro dan kontra, kebutuhan anggaran yang efektif sangat penting untuk mendukung program pemerintahan baru dan fokuskan anggaran ke sektor yang lebih produktif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menciptakan 10 instruksi yang dapat dijalankan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.
Efisiensi Biaya, BKS Instruksikan ASN Hanya Datang Ke Kantor 3 Hari untuk Menghemat Listrik
Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keuangan yang Efisien dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Agar dapat menangani anggaran yang efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Presiden, maka perlu diperbaiki rantai komando dan akan diintegrasikan menjadi skema kerja yang lebih fleksibel," kata dia dalam surat penjelasan yang dikutip Selasa (4/2/2025).
:
Menurutnya, Inpres mengenai efisiensi anggaran 2025 ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk dapat lebih cepat tanggap, efisien, dan terbuka dalam menyediakan kebutuhan masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Zudan mengingatkan kepada instansinya bahwa kebijakan teknis manajemen ASN harus dapat memudahkan ASN dalam menangani masalah kepegawaian yang ada dalam lingkup ASN.
:
“Problema dalam manajemen ASN yang dibicarakan disini terkait penyepuhan wacana hukum, kesejahteraan, dan karir ASN, karir fungsional yang terbuka dan kemudahan dalam meningkatkan pendidikan para ASN serta kemudahan layanan kepegawaian lainnya,” jelasnya.
Dia juga meminta para pegawai BKN dan semua ASN di Indonesia untuk tidak melihat efisiensi anggaran sebagai hambatan, tetapi lebih tepatnya sebagai kesempatan dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan.
Berikut 10 Cara BKN Efisiensi Anggaran:
1. Kekurangan jam kerja fleksibel.
2. Pengaturan sistem kerja efektif, seperti Bekerja Lebih Bebas (WFA) selama 2 (dua) hari dan bekerja di kantor selama 3 (tiga) hari.
3. Membuat kinerja harian bawahan terukur dengan sistem pelaporan yang berstruktur
Pengaturan jalur perjalanan domestik dan internasional.
4. Maksimalkan koordinasi skalabe melalui media teknologi informasi (digital)
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan listrik/energi.
6. Penyesuaian baju kerja yang memprioritaskan kenyamanan.
7. Penggunaan pembagian dana yang efektif.
8. Meningkatkan kerjasama dengan donatur, mitra, dan pihak ketiga dengan menjaga kualitas kerja yang baik.
9. Kantor Regional harus pastikan.
20. Konsultasi kepegawaian yang lebih detail dilakukan di setiap wilayah kerja.
Posting Komentar