Saat Anggota DPR Bilang Presiden Prabowo Bangga dengan Menteri HAM Natalius Pigai

Daftar Isi

-Komisi XIII DPR telah menetapkan alokasi anggaran periode 2025 terhadap para kementerian/lembaga mitra kerja dalam agenda rapat penetapan rekonstruksi efisiensi anggaran. Dalam rapat itu, para mitra kerja, termasuk Kementerian HAM, mengajukan rekonstruksi penurunan anggaran untuk dipertimbangkan oleh komisi baru itu.

Tidak absen menawarkan pagu anggaran baru kepada Komisi XIII. Pertimbangan rekonstruksi anggaran disebabkan oleh penambahan jumlah kantor wilayah dan unit kerja yang meningkat menjadi empat Eselon 1 dari yang sebelumnya hanya satu.

“Kami mengangkut beban besar untuk membiayai empat Eselon 1 yang dulu hanya dibutuhkan satu Eselon 1, dan juga menghidupi 1.134 pegawai (bandingkan) dengan anggaran yang disusun tahun lalu hanya untuk kepentingan 188 pegawai dan juga kepentingan 20 kantor wilayah,” kata Natalius kepada peserta rapat, di Kompleks Parlemen, Kamis, 13 Februari 2025.

Anggaran pagu Kementerian HAM pada tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 dan mengalami pengurangan sebesar Rp 60,5 miliar. Hasilnya, mereka hanya menerima anggaran sebesar Rp 113.822.223.000 pada tahun ini. "Ini tergantung dari kebijaksanaan dari bapak pimpinan maupun para anggota," ujarnya.

Setelah sesi presentasi rekonstruksi efisiensi anggaran oleh para perwakilan mitra kerja selesai, Ketua Komisi XIII Willy Aditya menutup rapat dengan membaca kesimpulan penetapan pagu anggaran.

“Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XIII DPR RI sebagai berikut. Penghematan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia sebesar Rp 60.474.096.000 dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223 menjadi sebesar Rp 113.848.127.000,” kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya, kepada peserta rapat.

Willy bertanya kepada Kementerian HAM tentang perubahan anggaran ini. “Benar?” tanya dia. Ia pun mendapatkan jawaban setuju dari Natalius Pigai.

"Sangat luar biasa dengan pejuangnya, pantasan Pak Prabowo bangga dengan Pigai," kata Willy ketika merespon jawaban Natalius.

Saat ditemui wartawan setelah menghadiri rapat, Natalius Pigai mengatakan ia telah menerima keputusan DPR dan menganggapnya selesai. "Mungkin sudah ada pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih luas," ujar Natalius.

Ia menyatakan akan menjalankan perintah dari pemerintah maupun pimpinan legislatif mengenai penetapan anggaran itu. “Kami sebagai eksekutif pelaksana lapangan, teknis di lapangan, kami hanya akan melanjutkan perintah.” Ia juga menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kementerian tersebut sudah cukup.

Penetapan perubahan anggaran merupakan langkah lanjutan dari Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan S-75/MK.02/2025. Perubahan itu disetujui oleh Komisi XIII dalam sidang pendengaran yang diselenggarakan pada Kamis, 13 Februari 2025.

Penghematan anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025 tentang Penghematan Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk berhemat. Perintah berhemat itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada 22 Januari 2025.

Dalam instruksi tersebut, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Setelah Penahanan Mantan Sekretaris Daerah, Kejaksaan Agung Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) diam-diam memeriksa Tuan Guru Besar (TGB)