Mengawal Danantara yang Punya Aset Rp 14.000 Triliun

Daftar Isi

Presiden Prabowo Subianto membuka secara resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025).

Peresmian dilakukan setelah penandatanganan tiga aturan hukum sebagai dasar regulasi bagi Danantara.

Tiga di antaranya meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.

Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Merdeka, Jakarta, dihadiri oleh para pengurus Danantara. Setelah itu, Prabowo secara resmi membuka lembaga tersebut bersama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Prabowo juga mengundang para mantan Wakil Presiden, seperti Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin, untuk hadir dalam acara peresmian tersebut.

"Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap bekerja sama. Indonesia terbuka untuk kolaborasi, bisnis, investasi, dan berbagi kemakmuran," ujar Prabowo.

Aset Awal Danantara sebesar Rp 14.670 Triliun

Prabowo mengungkapkan, Danantara mendapatkan suntikan dana awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran yang menghasilkan lebih dari Rp 300 triliun (20 miliar dolar AS).

Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, lebih dari Rp 300 triliun berhasil terkumpul sebagai tabungan negara, yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

"Sekarang dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional. Ini adalah bagian dari industrialisasi dan hilirisasi kita," kata Prabowo.

Total aset awal Danantara mencapai 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14,67 triliun. Aset tersebut merupakan gabungan dari berbagai perusahaan BUMN yang dihimpun dalam Danantara. Prabowo menargetkan BUMN Indonesia bisa lebih kompetitif di bawah pengelolaan Danantara.

"Kita akan mengalokasikan dividen BUMN ke industri yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kita ingin lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar 100 perusahaan terbesar dunia," katanya.

Dikelola Transparan, Bisa Diaudit

Prabowo menegaskan, Danantara akan dikelola transparan dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menumpas tindak pidana korupsi.

"Saya berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih. Saya akan menentang korupsi dengan semua energi, tanpa memandang siapa pun," katanya.

Dia juga mengingatkan agar pengelolaan Dana Antara dilakukan dengan hati-hati dan dapat diaudit kapan saja.

"Harus dikelola dengan baik, transparan, saling mengawasi, dan bisa diaudit kapan saja. Ini milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus Indonesia," lanjutnya.

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Danantara juga bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasan menyatakan bahwa lembaga ini diawasi oleh orang-orang yang memiliki integritas, termasuk para mantan presiden RI.

Dipimpin Rosan Roeslani

Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani sebagai Ketua BPI Danantara.

Untuk membantu Rosan, Dony Oskaria ditunjuk sebagai Kepala Operasi Utama (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Kepala Pengembangan Investasi (CIO).

Menteri BUMN Erick Thohir dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, diiringi oleh Muliaman Hadad sebagai wakilnya. Selain itu, para mantan presiden RI juga diundang menjadi penasihat Danantara, termasuk SBY dan Jokowi.

Setelah peluncuran, Rosan mengkonfirmasi bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair salah satu pengawas Danantara. Namun, ia tidak mengungkapkan nama lainnya dalam jajaran pengawas.

Danantara Diawasi Publik

Rosan menegaskan, Danantara akan menjadi lembaga yang diawasi secara ketat oleh publik. Selain itu, Danantara juga akan menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo.

"Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Laporannya langsung ke Presiden. Beliau akan memastikan lembaga ini berjalan dengan baik," katanya.

Prabowo telah meminta agar Danantara dijalankan dengan hati-hati, namun tetap mengikuti standar bisnis internasional. Rosan juga menyatakan bahwa tim yang mengelola Danantara akan dipilih oleh tim independen nasional dan internasional dan diisi oleh profesional yang kompeten.

Presiden ingin memastikan tim yang dipilih benar-benar profesional dan kompeten. Karena itu, kami dibantu oleh tim independen untuk menyeleksi siapa saja yang layak masuk ke dalam tim.

BUMN Lain Bisa Bergabung

Rosan menyatakan, ke depan tidak hanya tujuh BUMN yang akan bergabung dengan Danantara. Semua BUMN bisa bergabung setelah melewati tahapan tertentu.

"Seluruh BUMN akan bergabung dalam Danantara. Kita akan menggabungkan semua aset untuk menciptakan nilai tambah," ungkapnya.

Pada saat ini, tujuh BUMN yang sudah masuk ke dalam daftar adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Ketujuh perusahaan ini dipilih karena memiliki aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada.

Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yaitu sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang dibentuk era Jokowi, juga dikabarkan akan bergabung dengan Danantara.