Ketika Menteri Didesak Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Ajari Naik Angkot yang Benar...

Daftar Isi

Usulan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum dianggap membuka mata pemerintah atas kondisi dan tantangan dalam sistem transportasi di Indonesia.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penggunaan mobil dan laju anak buah bunk dari pejabat dilarang, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.

Deputi Muda Ketua Menteri Perhubungan (Men) Djoko Setijowarno berpendapat, biarlah petugas lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami keadaan kemacetan yang dialami masyarakat.

"Sepantasnya, pegawai pemerintah membiasakan menaiki angkutan umum, minimal sekali seminggu, bergabung dengan khalayak umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat itu," ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).

Djoko menyatakan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan pamtal.

Ia mengusulkan agar layanan Pemberitahuan Polisi Parkir Online (patwal) diarahkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dicatat sudah memadupadankan wajah di Jakarta.

"Angkutan umum di Jakarta telah memberikan layanan yang mencakup hampir seluruh wilayah kota, yaitu 89,5 persen," ungkap Djoko.

Dia mengatakan bahwa sekarang ini, semua perumahan dan Kawasan hunian wisma di Jakarta telah dilayani oleh moda transportasi umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari stop transit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transportasi umum di Jakarta telah menjadi umum, tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di dunia, di mana masyarakat dan pemerintahnya sudah terbiasa menggunakan transportasi umum.

Wamen Christina: Saya pernah menggunakan LRT (Lalulintas Rel Kereta Api)

Wakil Menteri (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengatakan bahwa sebelumnya dia pernah menggunakan kereta api ringan tingkat (LRT) ke tempat kerja.

Ia menyarankan agar pejabat-seringnya berangkat dengan menggunakan transportasi umum.

"Ya, kalau sudah adanya LRT kita, ya jarak ke kantor kita di Cibubur juga makin dekat, kok," ujar Christina saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2020).

Christina menyatakan bahwa tidak apa-apa jika harus naik transportasi umum secara berkala.

Nusron memilih sepeda motor dan berjalan kaki

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan lebih suka menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki daripada menggunakan angkutan umum.

"Sebenarnya kalau tujuannya memang seperti itu, pengendara motor juga tidak boleh naik sepeda motor, saya bahkan lebih setuju. Mengapa? Karena lebih cepat naik motor," ujar Nusron.

"Entah menunggu bus atau kereta, ada juga pedagang kaki lima, di sini makin padat," katanya lagi.

Bahlil: Saya menjelaskan, cara menaiki angkot yang tepat

Di sisi lain, Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya sudah tidak memerlukan penjelasan lagi tentang pengangkutan umum.

Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.

" Mohon beritahukan pengamat itu, kalau saya, Menteri Bahlil, jangan berikan nasihat kepada saya untuk naik transportasi umum. Karena saya pernah jadi kondektur angkot selama 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot selama 2 tahun ketika kuliah di SMA. Kuliah juga saya lakukan dengan membawa angkot," ujar Bahlil.

"Maka aku akan menjelaskan, bagaimana cara menaiki angkot yang benar. Bagi saya, janganlah mengajarkannya kepada orang lain. Karena memang itu adalah ilmu saya," tambahnya.

Maka dari itu, Bahlil tidak memiliki masalah untuk bekerja menggunakan transportasi umum.