Dedi Mulyadi Heran Kemana Larinya Uang Pemprov Jabar Era Kang Emil,Gigit Jari Harus Lunasi Rp 3,4 T

Daftar Isi

Singkatnya, Dedi Mulyadi sangat terkejut ketika mengetahui besarnya hutang yang diwarisi dari Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil.

Rupanya tahun lalu, Provinsi Jawa Barat memiliki utang sekitar Rp 3,4 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selama masa kepemimpinannya, Dedi Mulyadi harus membayar cicilan utang sebesar Rp 566 miliar sampai tahun 2029.

"Dalam waktu ini, saya mengerti. Setelah saya selesai, saya tidak bisa meminjam uang tiba-tiba. Maka, saya ingin tahu, dulu dananya dipakai untuk apa?" kata Dedi Mulyadi.

Anggaran Dana PEN digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat mencakup jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, sarana tempat ibadah dan revitalisasi pasar.

Termasuk pembangunan Masjid Al Jabbar yang diklaim Ridwan Kamil dibangun dengan menggunakan anggaran daerah Rp 1 triliun.

"Jadi almaz perak di buat dananya dari gaji itu," ujar Dedi Mulyadi.

Meski harus membayar utang, namun Dedi Mulyadi tetap yakin dapat melakukan pembangunan besar-besaran setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat nanti.

Dedi berhasrat membangun infrastruktur, termasuk rungguan atau landasan penerbangan pesawat.

"Itu: ingin membuat "runway", pesawat ya. Dibikin juga itu, apa mau menyimpannya di Binamarga, Dishub, di daerah-daerah yang pantai-pantai strategis," katanya.

Ia meminta jalur lepas landasan dibuat dalam bentuk jalan aspal yang mengelilingi bandara sepanjang 2 kilometer.

"Minta jalan beton selama dua kilometer lebih lama," katanya.

Landasan pesawat dikhususkan dalam keadaan darurat bencana alam agar mudah mengirim bantuan.

"Untuk alleyway pesawat dalam keadaan darurat, musibah alam, aksesnya dengan lebih cepat, terutama sekitar pesawat kecil itu," katanya.

Saluran landasan pulang dibuat menyesuaikan jalanan yang kini sudah tersedia.

"Contoh, berlanjut pakai badan jalan umum di titik tertentu kita buatkan seperti itu, kan tidak perlu juga xamples melulu fokus untuk sarana transportasi angkutan udara. Contoh Jalan Jayanti Sindang Barang sudah ada jalannya, khusus kan olah pinggir laut ikat erat, kuat. Jadi motorisasi kita cepat," katanya.

Dia juga ingin menambah aset untuk Dinas Kelautan.

"Di Lautan itu hampir semua anjungan kapalnya dangkal. Harus diselehklasifikasikkan inventaris yang bisa mengapung. Jadi kelengkapan kita banyak dan bisa digerakan setiap saat. Provinsi ini kaya, banyak dagangannya mahir," kata Demul.

Terakhir, Dedi ingin membeli helikopter sebagai aset Provinsi Jawa Barat.

"Kita harus membeli helikopter ini bukan untuk gubernur, tapi untuk BPBD dalam menangani bencana," katanya.

Dia mengatakan jika terjadi kebakaran hutan, tidak perlu menunggu lama lagi bantuan dari Basarnas.

"Bila kebakaran hutan terjadi, apakah kita harus menunggu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)? Kalau kita sudah berpengalaman, maka 4.000 hektar hutan bisa dipulihkan sebelum kebakaran mekarnya," kata Dedi Mulyadi.

.

Saat itu, ia menggali informasi tentang pengeluaran keuangan yang harus dilunasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satunya adalah pemeliharaan Masjid Al Jabbar.

Dedi Mulyadi bertanya, 'Masjid Al Jabbar berapa biaya perawatannya per tahun?' sebagaimana tampil di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL.

Ditemukan biaya yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar sebesar Rp42 miliar per tahun untuk pemeliharaan Masjid Al Jabbar.

Dedi Mulyadi tidak terlalu menganggap besar anggaran tersebut.

Dia kemudian melanjutkan dengan anggaran lain yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

"Apakah ada utang yang belum dibayar?" pada tanya Dedi Mulyadi.

Tampaknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki utang berupa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PPEN) pada tahun 2021.

Pinjaman terbagi dalam dua termin: Rp2 triliun dan Rp1,1 triliun.

Dengan jumlah utang pada pendekatan Rp3,4 triliun.

Untuk membayar utang ini, Pemprov Jabar harus melunasi학년도 sebesar Rp566 miliar setiap tahunnya.

Status tersebut harus membayar cicilan sampai tahun 2029.

Dedi kaget melihat beban cicilan tersebut harus dibayarkan selama ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Hah? Saya sudah selesai? Saya tidak melakukan pinjaman, tapi tiba-tiba memiliki uang, tapi dengan tanggungan pemerintah. Lalu digunakan untuk apa?" terkejut Dedi Mulyadi.

Katakan kepada kami oleh stafnya, kemudian utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yang mencakup jalan, pengairan, air limbah, permukiman, ruang terbuka hijau, fasilitas keagamaan, dan revitalisasi pasar.

Termasuk pembangunan Masjid Al Jabbar, pembangunan-pembangunan itupun menggunakan dana utang.

"Saya tanya dari dana bantuan PPEN, Jadi masjid Al Jabbar itu dibangun dari uang pinjaman bagaimana? Berapa banyak uang yang digunakan dari dana bantuan PPEN sedangkanya?" bertanya Dedi.

Mengenai Masjid Al Jabbar, staf tidak bisa menerangkan beserta detail jumlah anggaran yang dipakai untuk dengan cara membangun masjid ini.

Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa utang tersebut harus dibayarkan.

"Bu preferences saya yang nyicil, bukankah pihak pemerintah, saya punya duit Seperti mana?" ucap Dedi.

Dia mengatakan, tidak menjadi masalah karena hutang yang dilunasi saat masa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.

"Yes, tidak ada masalah, toh itu tujuan dari pengembangan," katannya.

Meskipun demikian, Dedi berharap agar utang itu dapat dihapuskan.

"Apakah bisa minta bantuan penghapusan utang ke pihak pusat?" tanya Dedi.

"Tolong ya Allah, Jawa Barat berutang sebesar Rp3,4 triliun, sudah masuk bulan keempatnya cicilan, saya ingin membangun jalan dan sekolah-sekolah", ujarnya.

Para staf berpendapat bahwa utang tersebut menjadi beban berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Ah elah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Tidak ada masalah utang seikilan Rp500 miliar, semoga ke depan pendapatan kita meningkat," katanya.

Agar tak menjadi beban, Dirjen Pajak Dedi Mulyadi akan meningkatkan penghasilan pajak kendaraan bermotor.

Enggak apa-apa jika," kata Dedi Mulyadi, "uang Rp500 miliar dari pajak berkendara bermotornya dari Rp9 triliun menjadi Rp11 triliun, nyaris lunas.

Ibnu pamarata, Basa Kawi, sarta sejen

lainnya

Googlenews