Bos BNI dan BRI Tanggapi Kekhawatiran Publik terhadap Danantara

Daftar Isi

Sumber utama pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari aset-aset tujuh BUMN besar yang dikonsolidasikan untuk memperkuat investasi strategis nasional. Pemerintah menargetkan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran APBN dan dividen BUMN.

Modal awal Danantara diperkirakan mencapai setidaknya Rp 1.000 triliun, dengan dana yang dikumpulkan secara bertahap hingga Rp 750 triliun dari berbagai sumber internal pemerintah.

Sebelum peluncuran Danantara, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, terkait kemungkinan penyalahgunaan dana seperti yang terjadi dalam kasus 1MDB di Malaysia. Beberapa pengguna media sosial bahkan menyerukan untuk memindahkan tabungan dari rekening bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dalam menjawab kekhawatiran tersebut, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar menyangkal isu yang beredar mengenai potensi penarikan besar-besaran dana dari perbankan akibat Dana Nasional Aman dan Stabil (Danas). Ia menegaskan bahwa tidak ada penggunaan Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah dalam pendanaan lembaga ini.

"Tidak, itu adalah kebohongan, interpretasi yang salah. Sertifikat DPK-nya tidak digunakan, yang digunakan adalah dividen. Jadi interpretasi orang-orang yang berpikir 'uangnya akan digunakan', tidak ada. Justru Danantara mengelola BUMN agar baik, dividennya meningkat, itu adalah uangnya yang digunakan," kata Royke di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Royke juga memastikan bahwa sampai saat ini BNI tidak mengalami penarikan dana dalam jumlah besar seperti yang khawatirkan oleh masyarakat. "BNI memantau tidak ada, ada penarikan besar-besaran apa tidak? Tidak ada. BNI tidak ada, tidak ada. Itu hanya rumor saja yang beredar. Menurut saya sih tidak," katanya.

Sementara Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso, mengatakan bahwa pelaksanaan Danantara harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. "Semoga niat baik ini direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan hasilnya juga baik dengan ridho Allah SWT," ujar Sunarso.

Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan bahwa dana masyarakat di perbankan nasional tetap aman. "Tidak perlu ada kekhawatiran atau penarikan dana dari bank. Pertama, bank kita aman. Kedua, dana masyarakat dijamin oleh LPS," tegasnya.

Dia menyoroti transparansi pengelolaan Dana Abra dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya. "Ada banyak orang yang meragakan transparansi, tapi Pak Presiden tadi mengatakan, 'bisa diaudit dengan siapa saja'. Itu artinya pengawasan akan tetap ditingkatkan," jelasnya.

Dengan adanya sistem audit terbuka ini, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir. "Jika dapat diaudit oleh siapa saja, berarti transparansi akan tetap terjaga dan akan dikelola secara profesional," kata dia.