Anggaran pendidikan dasar dan menengah dipangkas Rp8 triliun – Bagaimana nasib guru honorer dan program pembangunan sekolah?

Table of Contents

Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan berhasil dihambat karena pemerintah merealisasikan sekitar Rp8 triliun guna mengurangi anggaran Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ini adalah dampak dari kebijakan pengurangan pengeluaran pemerintah yang digayakan oleh Prabowo. Apa saja program sangat penting yang diprediksi akan terkena dampak?

Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji menanyakan apakah kebijakan biaya yang efektif di Kementerian Pendidikan, Menengah, dan Dasar (Kemendiknas) terlaksana dengan benar sewaktu adanya masalah sertifikasi guru, kesejahteraan guru, serta kekurangan fasilitas sekolah yang belum terselesaikan.

Tidak efisien dalam penggunaan anggaran, menurutnya, berdasarkan kondisinya.

"Waktunya mengenai pertumbuhan harus ditambah biaya ni," ujar Ubaid kepada wartawan Johannes Hutabarat menyampaikan untuk BBC News Indonesia, Minggu (09/02).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 33,5 triliun.

Namun kebijakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 8 triliun mengharuskan kementerian itu mengelola sekitar Rp 25,5 triliun.

Ketua Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, mengkritik kebijakan efisiensi tersebut karena dianggap demi mengamankan anggaran negara guna mendukung program lain, seperti Keluarga Harapan bergizi.

Menurut mereka, kebijakan makan siang gratis ini sudah diadang protes'i para murid di sejumlah titik di Papua yang justru menginginkan kemudahan akses untuk belajar.

"Artinya sudah menjadi contoh bahwa kita memiliki masalah serius dalam dunia pendidikan dalam mengakses pendidikan bebas biaya," kata Iman.

Pengurangan anggaran Kemendikbud merupakan akibat dari kebijakan efisiensi yang dijalankan dalam anggaran 2025.

Hal ini di dasarkan pada terbitnya Instruksi Presiden No. 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah menetapkan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun, dari alokasi asli yang mencapai Rp1.160,1 triliun untuk tahun 2025.

Baca juga:

• Pegawai negeri sehari-hari dipengaruhi drastis oleh penekanan efisiensi biaya – Bekerja tanpa lampu hingga cemas tak bisa mendeteksi gempa dan tsunami
• Kementerian pendidikan dan kebudayaan melansir aturan baru Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang menggantikan Seleksi Programm Penerimaan Diploma Bergengsi Dingin (PPDB) - Apa perbedaannya?
• Banyak siswa Indonesia tidak bisa berhitung, Prabowo akan memperkenalkan matematika sejak TK – 'Saya tanya berapa 6+8, mereka menjawab 12'

Saat ini efisiensi alokasi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun, dari mulai alokasi awal sebesar Rp919,9 triliun.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, efisiensi anggaran ini berperan penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta menciptakan ketahanan pangan dan energi.

Apa saja anggaran yang dipotong?

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ditetapkan melakukan efisiensi sebesar 23,95%, atau sekitar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal yang mencapai Rp33,5 triliun.

Penyisipan kementerian dan lembaga, seperti tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025.

Berikut beberapa pengeluaran dalam Departemen Sosial yang mendapatkan dana anggarannya dipangkas:

• Alat tulis kantor: 90%
• Percetakan dan suvenir: 75,9%
• Biaya sewa gedung, kendaraan, peralatan: 73,3%
• Belanja lainya: 59,1%
• Kegiatan seremonial: 56,9%
• Perjalanan dinas: 53,9%
• Kajian dan analisis: 51,5%
• Jasa konsultan: 45,7%
• Diskusi, acara seminar, dan jenis terkait: 45%
• Produktivitas honorarium kegiatan dan jasa profesional: 40%
• Infrastruktur: 34,3%
• Diklat dan bimtek: 29%
• Peralatan dan mesin: 28%
• Lisensi aplikasi: 21,6%
• Bantuan pemerintah: 16,7%
• Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%

Tidak akan mengganggu program strategis.

Kami mengklaim program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), juga tunjangan sertifikasi guru "sesuai dengan yang sudah kami perencanakan.

Dia memberikan contoh menyangkut anggaran yang terdampak oleh efisiensi yaitu acara peringatan, perjalanan dinas, serta pengadaan barang terkait percetakan.

.

'Anggarannya sedikit, dipotong pula'

Pengamat pendidikan Iman Zanatul Haeri mengungkapkan perasaan kekecewaannya terhadap pemangkasan di Kemendikdasmen.

.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, setidaknya ada tiga sektor yang menjadi sektor penting pendidikan.

Yaitu, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) dan Kementerian Agama.

Dalam anggaran tahun 2025, pengeluaran tiga kementerian itu belum mencapai 20% atau sekitar Rp724 triliun.

"Gaji pembantu sudah dapat sedikit, tapi juga dipotong," kata Ubaid.

Dengan mengingat hal ini, Ubaid menanyakan rencana pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Akan benar, tidak ada [komitmen]" ujar Ubaid.

Mungkin akan memberi pengaruh terhadap kebutuhan pembangunan sekolah?

Ubaid Matraji berkata bahwa pengurangan anggaran ini berpotensi memberikan efek pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan sekolah-sekolah.

Pasalnya, sekolahmenjadi merupakan parameter daya tampung siswa.

Ubaid menjelaskan sekarang ini dibutuhkan jumlah sekolah yang proporsional antara jenjang pendidikan.

Jika proporsi jumlah sekolah tidak seimbang, kemungkinan terjadinya putus sekolah akan muncul, katanya.

"Sekolah dasar harus memiliki kapasitas yang sama dengan sekolah menengah pertama, agar anak-anak tidak putus sekolah," kata Ubaid.

"Jika jumlah siswa SMP-nya beberapa lebih kecil daripada SD, berarti tentu ada beberapa siswa SMP yang tidak melanjutkan sekolah," pungkasnya.

Laporan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) tahun 2023 menunjukkan bahwa 32 kabupaten/kota masih mengalami kekurangan tempat di jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTS). Kondisi ini bisa menyebabkan anak-anak harus berhenti sekolah.

Di pihak lain, PSPK juga menemukan 273 kabupaten/kota yang kebutuhan daya tampungnya dapat dipenuhi sekolah negeri tersebut.

Sedangkan sisanya, atau sekitar 46% dari total, membutuhkan keberadaan sekolah swasta untuk mencukupi kebutuhan daya tampung murid.

"Kami kekurangan sekolah," kata Direktur Eksekutif PSKP, Nisa Felicia.

Nisa mengatakan pemerintah justru harus memastikan bahwa fasilitas sekolah sudah cukup, terutama karena pemerintah sudah menetapkan program belajar selama 13 tahun.

"Bila wajib belajar benar-benar 13 tahun, maka itu harus ditunjukkan dengan anggaran yang serius, mulai dari PAUD hingga SMA," kata Nisa.

Bagaimana nasib guru honorer?

Pengamat pendidikan Ubaid Matraji memperkirakan pemangkasan anggaran pendidikan ini akan berdampak pada para guru, terutama guru honorer.

Ubaid memaparkan contoh para guru honorer di sekolah negeri.

Lebih dari 100 guru honorer di sekolah-sekolah negeri di Jakarta pernah diberhentikan secara sepihak pada tahun 2024 silam.

Pada saat itu, dinas pendidikan di Jakarta menganggap proses perekrutan oleh sekolah dilakukan tanpa melalui proses rekomendasi yang berskala tinggi di dinas pendidikan. Di pihak lain, pemerintah pusat pada saat itu sedang merencanakan reorganisasi proses rekrutmen pegawai negeri sipil.

Masalah guru honorer yang tidak diterima dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga muncul.

Tidak diterima dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Cara Pantias bersama (PPPK) seperti dilaporkan Antara. Karena statusnya sebagai guru honorer, sehingga mereka tidak mendapat insentif.

"Guru honorer yang jumlahnya lebih banyak daripada tahun lalu itu," kata Ubaid.

Berimbas pada perekrutan guru?

Nisa Felicia, pengamat pendidikan, berpendapat bahwa keberadaan anggaran ini sangat penting dalam ketersediaan guru. Menurutnya, perekrutan guru baru bergantung pada jumlah anggaran yang tersedia.

Dia menjelaskan bahwa rekrutmen untuk guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan atau jumlah formasi yang tersedia.

"Apa kalau anggarannya yang cuma tersedia 500, ya sudah formasi tersebut dibuka 500," kata Nisa.

"Anggaran ini sangat mempengaruhi kehadiran guru di sekolah," tambahnya.

• Banyak siswa Indonesia tidak bisa menghitung, Prabowo akan memperkenalkan matematika sejak TK – ‘Saya bertanya berapa 6+8, mereka menjawab 12’
• Kabinetosen resmi mengganti PPDB menjadi SPMB – Apa perbedaanannya?
• Pegawai negeri bekerja di bawah tekanan anggaran yang efisien – Buruh tanpa cahaya hingga kecemasan tidak dapat mendeteksi gempa dan tsunami