Akhirnya Hanifah dan 149 Siswa SMAN 7 Cirebon Gagal Ikut SNBP,Sekolah Tebus ,Dosa, Dengan Cara Ini
Perjuangan Hanifah Kaliyah Ariij dan siswa-siswa SMA Negeri 7 Cirebon untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025, akhirnya gagal.
150 siswa SMAN 7 Cirebon yang masuk daftar calon, termasuk Hanifah tidak dapat mengikuti SNBP 2025 karena terlambat mendaftar.
Pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan tahap-tahap SNBP sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat menyatakan bahwa perpanjangan Sertifikat Nilai Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang dibahas dalam rapat Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan tidak dapat dimanfaatkan oleh SMAN 7 Cirebon.
Ini karena perpanjangan hanya membuka kanal finalisasi, bukan dari tahap awal.
Jika soal rapat Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan itu sudah dilaksanakan terkait perpanjangan SNBP, dan perpanjangan pun sudah dilaksanakan.
"Tapi, karena yang dibuka hanya kanal finalisasi bukan dari tahap 2, kami tidak bisa menyelesaikannya," ujarnya.
Meskipun demikian, pihak sekolah menyiapkan mereka untuk menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dengan menyediakan fasilitas bimbingan belajar (bimbel) gratis.
"Mengutip, harapan siswa untuk lulus melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Potensi (SNBP) semakin tipis seiring mendekati jadwal pengumuman.
Hasil SNBP, sampai saat ini sudah dipastikan tidak ada (150 siswa SMAN 7 Cirebon) yang gagal (mengikuti), karena sudah mendekati proses pengumuman, jadi anak-anak kita itu tipis harapannya.
"Meskipun masih ada harapan sebelum pengumuman, tetapi harapannya sedikit," ujar Undang ketika ditemui media, Kamis (13/2/2025) sore.
Sebagai bentuk dukungan, sekolah telah menyediakan program bimbingan belajar gratis bagi siswa yang memenuhi syarat agar lebih siap menghadapi SNBT dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dijadwalkan pada 23 April 2025.
Selama tiga bulan dari minggu depan, anak-anak akan diberi fasilitas bimbel oleh kami secara gratis.
"Belum dari guru kita yang mengajarkan, tapi dari lembaga bimbel luar yang dihadirkan ke sekolah. Pasti bimbel itu ditanggung oleh pihak sekolah," katanya.
Program ini akan berlangsung selama 12 minggu penuh, dengan pembelajaran daring lima hari dan offline dua hari di kelas.
Setiap kelas akan diisi oleh 30 siswa, sesuai dengan jumlah 150 siswa yang telah terdaftar sebagai peserta yang layak.
"Ya, bimbel itu sebagai bentuk tanggung jawab kami pihak sekolah bahwa memang sesuai dengan janji dan tuntutan dari siswa. Ini juga demi harapan siswa untuk kuliah di perguruan tinggi negeri masih memiliki harapan, meski tidak mengikuti jalur SNBP," katanya.
Mereka juga mengungkapkan bahwa respons siswa cukup baik terhadap program ini.
Pihak sekolah akan segera mengadakan rapat dengan orang tua dan siswa untuk menyampaikan informasi lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan bimbel.
"Ya, respons dari siswa yang memenuhi syarat cukup baik, bahkan nanti hari Senin minggu depan kami akan mulai mengadakan rapat dengan orang tua dan siswa untuk memberikan informasi tentang kelas bimbingan belajar ini," katanya.
Sekitar ratusan siswa SMAN 7 Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan sekolah mereka pada Senin (3/2/2025).
Aksi ini dipicu oleh kegagalan sekolah menyelesaikan pendaftaran akun sekolah untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sehingga para siswa yang memenuhi syarat (terpilih) terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Pendaftaran Siswa Baru (SNPMB) 2025.
Dalam upaya mencari klarifikasi, para siswa melakukan pertemuan dengan pihak sekolah.
Tetapi, hasilnya malah membuat mereka semakin kecewa karena tidak ada solusi yang jelas yang diberikan.
Salah satu peserta aksi protes, Kechi, mengungkapkan bahwa jawaban yang diberikan pihak sekolah cenderung berputar-putar tanpa memberikan kepastian.
"Saya berpikir bahwa setelah audiensi dengan pihak guru di Aula, (saya merasa) tidak ada solusi yang kami dapatkan dari pertemuan dengan pihak sekolah, karena pihak sekolah memberikan jawaban yang berbelit-belit saja," ujar Kechi.
Menurutnya, sekolah tidak memberikan kepastian tentang langkah yang akan diambil jika perwakilan sekolah yang dikirim ke Jakarta ditolak oleh panitia SNPMB dan para siswa tetap tidak bisa mengikuti SNBP.
"Contohnya kalau memang kami harus dan memang perlu mengikuti UTBK, kami ingin mendapatkan kompensasi, karena ini adalah kesalahan pihak sekolah bukan siswa," lanjutnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Hanifah, siswi kelas XII IPA 1.
Dia menekankan bahwa persoalan utama dalam protes ini adalah terkait akun Database Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berdampak langsung pada kelayakan siswa dalam SNBP.
Masalah utama yang kami protes itu adalah tentang akun PDSS, yang akan mempengaruhi masa depan kita, baik itu SNBP maupun hal lainnya.
Hanifah menambahkan bahwa selama audiensi yang berlangsung sekitar dua jam, pihak sekolah terus menghindari pertanyaan dari siswa dan tidak memberikan jawaban yang jelas.
"Padahal kami hanya meminta tanggung jawabnya, tapi sampai detik ini sudah hampir dua jam kami berada di sini, tetap belum ada jawaban atau tanggung jawab yang jelas dan pasti," katanya.
Menurutnya, pihak sekolah baru terlihat lebih aktif mencari solusi setelah masalah ini beredar luas di media sosial.
"Pihak sekolah baru benar-benar bergeraknya saat itu ya pas pada saat genting baru viral gitu loh. Dari kemarin-kemarin tadi, tidak ada," ujar Hanifah.
Dia berharap, jika memang SNBP tidak bisa diikuti, sekolah setidaknya dapat memberikan kompensasi, seperti mengadakan program pengayaan khusus bagi siswa yang akan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ungkap Pungli di Sekolah
Protes siswa semakin meluas, setelah mereka mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah.
Ungkapan itu disampaikan oleh Hanifah di depan Gubernur Jawa Barat yang dipilih, Dedi Mulyadi, yang berkunjung ke sekolah untuk mengetahui masalah SNBP.
Saat itu, Hanifah mengeluhkan adanya pungutan SPP dari sekolah hingga bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dipotong sebesar Rp 200 ribu.
Menurutnya, uang itu tidak untuk sekolah, melainkan untuk partai politik.
Uang PIP kita yang diambil. Seharusnya setiap siswa mendapatkan sekitar Rp 1,8 juta.
Tapi ternyata kita diambil Rp 250 ribu untuk partai. Kita ke bank, di depan pintu ada guru dari TU untuk mengambil buku tabungan, pin, dan kartu kita.
Kita juga diminta membayar uang gedung sebesar Rp 6,4 juta.
"Sebelumnya kita diminta Rp 8,7 juta, orang tua tidak menerima kalau kita harus membayar Rp 8 juta. SPP kita setiap bulan Rp 200 ribu," ungkap Hanifah.
Bukan hanya itu, Hanifah juga mengadukan tentang permintaan uang untuk membeli buku serta sumbangan untuk masjid.
"Uang LKS Rp300 ribu ke atas. Kelas 10 juga kita ada sumbangan masjid, seharusnya kan seikhlasnya tapi dipatoki Rp150 ribu," kata Hanifah.
Setelah mendengar keluhan, Dedi Mulyadi memastikan dengan pihak sekolah.
Pihak sekolah mengakui menerima SPP Rp 200 ribu karena memiliki banyak utang.
"Itu mungkin karena kita banyak utang, pak, untuk pembangunan," kata Wakasek Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat.
Soal uang PIP yang dipotong Rp 200 ribu, menurut dia, uang itu bukan untuk biaya sekolah, melainkan untuk kepentingan partai politik.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa penyaluran PIP itu tidak tepat sasaran.
150 Siswa SMAN 7 Cirebon yang Memenuhi Kriteria Gagal Lolos SNBP
===
Kami mengundang Anda bergabung dalam saluran WhatsApp Harian Surya. Melalui saluran ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik tentang Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh wilayah Jawa Timur.
untuk untuk bergabung
Posting Komentar