Segera Cair, Ini Cara Cek Bansos PKH 2025 Tahap Satu

Daftar Isi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI akan terus mengalokasikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan pada tahun 2025.

Program bantuan sosial bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Adanya bantuan sosial diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat miskin.

Perlu diingat bahwa cara-cara di atas hanya dapat dilakukan oleh penerima bantuan sosial yang telah terdaftar dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kemensos.

Masyarakat dapat memeriksa status penerima bantuan melalui dua cara.

Ada dua cara untuk memeriksa Bansos, pertama melalui aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Kedua, melalui situs web cekbansos.kemensos.go.id

Melalui aplikasi Cek Bansos

1. Muat turun aplikasi dari Google Play Store

2. Buatlah akun dengan mengisi informasi pribadi Anda (NIK, nama, alamat, KK, nomor handphone, alamat email)

3. Unggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan selfie

4. Verifikasi email untuk mengaktifkan akun

5. Periksa status di menu "Profil" melalui website Kemensos

Melalui laman cekbansos.kemensos.go.id

1. Masukkan informasi detail tentang wilayah dan nama lengkap Anda sesuai dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Verifikasi kode CAPTCHA

3. Klik "Cari Data" untuk melihat statusdetail sdr/ibu tentang pengajuan izin tersebut.

4. Nomnal Bantuan Kansil Pengampunan Utang (PKH) 2025.

Rincian bantuan Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) yang diterima masyarakat

Berikut adalah rincian bantuan yang akan diterima setiap kategori per tahap (3 bulan):

- Ibu hamil/nifas: Rp 750.000 (Rp 3.000.000/tahun)

Balita 0-6 tahun: Rp 750.000 (Rp 3.000.000/tahun)

- Murid SD: Rp225.000 (Rp900.000/tahun)

Siswa SMP: Rp375.000 (Rp1.500.000/tahun)

Siswa SMA: Rp500 ribu (Rp2 juta/tahun)

Lansia 70+ tahun: Rp600.000 (Rp2.400.000/tahun)

-Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 (Rp2.400.000/jam),

Cicilan Bantuan Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan setiap tiga bulan sekali. Tahap pertama akan dimulai pada bulan Januari 2025 untuk periode Januari-Maret.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan verifikasi status penerima bantuan ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai dengan data yang tercatat di sistem Kementerian Sosial.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, lanjutan program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) digelontorkan dengan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 504,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dia berharap bantuan sosial yang ditangguhkan dari pusat menuju keluarga yang layak menerima maaf kepada keluarga petunjang bersangkutan tepat sasaran.

"Kami nasihatkan masyarakat bila melihat KPM yang sepatutnya tidak menerima manfaat, lalu kita akan menghilangkan," ujarnya ketika melakukan kunjungan ke Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu.

Tidak ada teks yang disediakan untuk difrasaikan ke dalam Bahasa Indonesia.