Prabowo Dikritik Pakai Dana Pribadi untuk Program Makan Bergizi Gratis
Dia menggunakan dana pribadinya untuk mendanai proyek makanan bergizi gratis, yang meninggalkan beberapa pihak takut karena potensi biaya kurang transparan dan mungkin akan menciptakan konflik kepentingan.
Seorang peneliti kebijakan publik dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Nuri Ikawati, menjelaskan bahwa Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan tertentu, seperti acara Retreat Kabinet Merah-Putih.
Membayarkan Rp 100 ribu kepada warga di Desa Babakan Karet, Cianjur, dengan disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Namun, menurut Nuri, kegiatan pribadi menggunakan dana pribadi untuk program makan bergizi gratis justru kurang transparan, meskipun sasarannya bagus. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya memilih penggunaan anggaran pemerintah agar lebih mudah diawasi dari segi transparansi dan akuntabilitas.
"Negara harus menjalankan prinsip dalam berpemerintahan untuk lebih fokus pada penggunaan anggaran yang efektif," kata Nuri.
Meskipun berniat baik, penggunaan uang pribadi dalam program ini memerlukan analisis lebih lanjut agar tidak menciptakan contoh yang penuh kebingungan dalam pengelolaan keuangan umum. Apalagi, program makan gratis dengan menu bergizi akan melibatkan berbagai mitra penyelenggara dari sektor lain, yang berisiko menciptakan gangguan dalam proses seleksi mitra.
"Publik juga harus mendapatkan penjelasan tentang anggaran makan bergizi gratis, termasuk biaya operasional dan biaya produksi per porsi makan yang mencerminkan status gizi seimbang," kata Nuri.
Begitu pula, Nuri mengingatkan bahwa jika ada realokasi anggaran dari program strategis lain untuk menutupi kekurangan anggaran untuk makanan Bergizi Gratis, Pemerintah wajib memberikan klarifikasi kepada publik tentang efek dampak dari kebijakan perubahan prioritas anggaran tersebut.
Potensi Konflik Kepentingan
Lembaga pemikiran kritis Center of Economic and Law Studies (Celios) juga mengkritik penggunaan uang pribadi Prabowo. Peneliti Hukum Celios, Muhammad Saleh, mengatakan bahwa menggunimmu uang sendiri untuk program negara berisiko menciptakan konflik kepentingan, terutama jika dunia itu digunakan untuk kepentingan politik atau citra pribadi.
"Penggunaan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah dapat melemahkan prinsip pengawasan dan keseimbangan di pengelolaan keuangan negara," kata Saleh. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.
Saleh juga menegaskan, jika ada hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi, pemerintah harus mencari solusi legal, seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi, bukan mengandalkan dana pribadi pejabat tersebut.
"Fisik keuangan negara harus dikelola secara legal, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," kata Saleh.
Menciptakan Preseden Buruk
Dari sudut pandang pimpinan pemerintahan, Saleh berpendapat bahwa penggunaan uang pribadi oleh pegawai dapat menciptakan contoh yang tidak baik. "Ini mengabaikan aturan-aturan formal yang ada dan memberi sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan administrasi dapat diterima demi alasan praktek yang wajar," kata Saleh.
Dalam konteks negara hukum, setiap keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
"Pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga menghancurkan legitimasi lembaga pemerintahan itu sendiri," kata Saleh.
Posting Komentar